 |
| Pimpinan DPRD Provinsi Jabar bersama jajaran Forkodetada Jabar usai audiensi/Foto Ist |
PROINBAR.COM, KOTA BANDUNG - Program percepatan
pemekaran daerah baru didukung penuh pimpinan DPRD Provinsi Jawa
Barat periode 2024-2029.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat
(PPKIB), Sukamto SH, Selasa (2/12/2024).
Sukamto mengatakan, dukungan itu disampaikan saat audiensi
antara Forum
Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada)
Jawa Barat dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, belum lama ini.
Audiensi di gelar di Gedung DPRD Provinsi
Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 27, Kota Bandung.
Selain pimpinan DPRD, acara juga dihadiri Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Kabag Tapem Pemprov Jabar, dan sejumlah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
Yaitu Kabupaten Indramayu Barat (Inbar), Subang Utara, Bandung Timur, Garut Utara,
Tasikmalaya Selatan, Cirebon Timur,
Lembang, Garut Selatan dan Provinsi
Cirebon.
“Hasil dari audiensi, DPRD
Provinsi dengan menggandeng Gubernur
Jabar, memfasilitasi, mengantar dan mendanpingi Forkodetada Jabar untuk beraudiensi ke Mendagri, DPR-RI, dan DPD RI dalam
waktu dekat,” ungkap Sukamto yang juga sekretaris Forkodetada Jabar ini.
Saat audiensi, DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program percepatan
pemekaran daerah baru.
Hal ini mengingat prioritas
keuangan dari pemerintah pusat dilihat dari jumlah banyaknya kabupaten kota disuatu
daerah. Bukan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk.
Dukungan disampaikan Ketua DPRD Provinsi
Jawa Barat, Dr Buky Wibawa.
Menurut Buky, program pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) membutuhkan perhatian lebih dari pemangku pemerintahan.
Sebabnya, usulan daerah
otonomi baru ini sudah cukup lama disampaikan ke Kemendagri. Tetapi hingga hari
ini belum ada realisasi, karena belum dicabutnya moratorium.
“Jadi saya kira kami dari pihak DPRD sangat mendukung program-program pemekaran daerah otonomi baru di Jawa Barat. Sebab kita tahu penduduk di Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbesar di Indonesia berjumlah 50 juta jiwa. Tetapi jumlah kabupaten/kota nya lebih sedikit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit,” terang Buky.
Di sisi lain, dengan sedikitnya jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat,
berdampak kepada keuangan pusat dan daerah.
Karena transfer dana
keuangan berdasarkan jumlah kabupaten kota bukan berdasarkan jumlah penduduk.
Banyak faktor kenapa pemekaran menjadi penting, karena berkaitan dengan
aspek pelayanan kepada masyarakat.
“Saya kira yang penting kita harus bersatu untuk menggalang kekuatan, baik
politik maupun administrasi. Sehingga pemerintah pusat betul-betul
memperhatikan kebutuhan yang sangat mendesak, terkait pemekaran di Jawa Barat,”
jelas Buky.
Karena itu, komunikasi akan terus dilakukan dengan pihak terkait. Masih
diperlukan penggalangan komunikasi yang lebih solid diantara tokoh-tokoh di
Jawa Barat, bersama teman teman di DPR RI dan tidak kalah penting adalah peran
dari DPD RI Dapil Jawa Barat.
“Keterlibatan pihak yang berkepentingan sangat erat kaitannya dengan
keberhasilan program pemekaran ini. Mulai dari tokoh masyarakat Jawa Barat
hingga dewan di pemerintahan pusat tidak terkecuali DPD RI dari dapil Jabar
harus turut berperan,” pungkas Buky. (JPI/rls)
Komentar0