BAWASLU INDRAMAYU Catat 32 TPS Dekat Rumah Paslon Dinilai Rawan

Komisioner Bawaslu Indramayu, Supriadi

PROINBAR.COM, INDRAMAYU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu telah memetakan 7 indikator terkait potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2024.

 

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi mengatakan, pemetaan TPS rawan ini dilakukan untuk meminimalisir adanya potensi hambatan yang bisa muncul selama proses pemilihan.

 

Baik ketika menjelang pemungutan maupun saat perhitungan suara. 

“Kami melakukan pemetaan untuk mengantisipasi serta memaksimalkan ikhtiar pencegahan terhadap segala potensi hambatan yang terjadi pada saat pemungutan suara,” jelasnya.

 

Tujuh indikator yang dianggap paling sering terjadi pada pemilu sebelumnya yakni penggunaan hak pilih, rawan bencana alam, sulit akses internet, potensi PSU, rawan konflik, TPS lokasi khusus serta gangguan listrik.

 

Berdasarkan data yang dihimpun, potensi TPS rawan yang perlu diantisipasi adalah tercatat sebanyak 32 TPS berada dekat dengan rumah pasangan calon (paslon).

 

“Kami mendata ada 32 TPS yang lokasinya berdekatan dengan rumah paslon,” sebutnya.

 

Kemudian, sebanyak 856 TPS dengan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pasca penetapan DPT.

 

Sebanyak 79 TPS yang terdapat pemilih pindahan (DPTb), 119 TPS dengan potensi pemilih tambahan (DPK), 239 TPS dengan petugas KPPS yang berdomisili di luar wilayah TPS.

 

Selanjutnya sebanyak 19 TPS yang rawan bencana alam, 3 TPS di lokasi khusus (Loksus), 23 TPS sulit mendapatkan akses jaringan internet, 1 TPS yang rawan gangguan listrik. 

 

Sebanyak  565 TPS dengan pemilih disabilitas, 10 TPS yang memiliki riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan 3 TPS yang berada di wilayah rawan konflik.

 

Untuk mengantisipasi hal itu, Bawaslu Kabupaten Indramayu akan melakukan langkah koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait.

 

Hal ini guna meminimalisir potensi yang terjadi terutama potensi bencana alam dikarenakan kondisi tahapan pemungutan dan perhitungan suara terjadi pada musim hujan.

 

“Sehingga kami akan lakukan patroli pengawasan untuk mengantisipasi berbagai hambatan dan kerawanan yang akan terjadi pada pemungutan dan perhitungan suara,” tandas Supriadi. (JPI/rls)