 |
| Sekretariat Sentra Gakkumdu |
PROINBAR.COM, INDRAMAYU – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara
Pemkab dengan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu, sebesar Rp20 miliar disorot.
Pasalnya anggaran
untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu
berdasarkan NPHD nomor 900/533/Kesbangpol dan nomor 197/KU.00/K.JB-09/11/2023
yang ditandatangai pada 9 Nopember 2023 patut untuk ditelusuri keabsahan
penggunaan anggarannya.
Hal ini sesuai dengan
Permendagri nomor 89/PMK.05/2016 tentang tatacara pengelolaan hibah langsung
dalam bentuk uang untuk kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Seperti diketahui,
Nota Kesepakatan Hibah yang ditandatangani oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina
mewakili Pemkab Indramayu dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad
Tobroni, dicairkan sebanyak tiga tahap.
Tahap pertama sebesar
40 persen atau setara Rp8 miliar dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD
pada tahun 2023.
Pencaiaran tahap 2
sebesar 50 persen atau setara Rp10 miliar dicairkan 4 bulan sebelum pemungutan
suara dan tahap ke 3 dicairkan sebesar 10 persen atau setara Rp2 miliar
dicairkan 1 bulan sebelum pemungutan suara.
Ketua Serikat Media
Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Ihsan Mahfudz, mengatakan pelaksanaan
NPHD yang merupakan bentuk perhatian Pemkab Indramayu.
Guna kelancaran dalam
pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 menjadi pertanggung jawaban
secara mutlak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam
pasal 5 ayat 1 NPHD yang ditandatangani.
Menurutnya, dalam
ketentuan NPHD yang telah disepakati, Bawaslu Indramayu telah menandatangani
pakta integritas.
Yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD serta bertanggung jawab baik
secara formil maupun materil terhadap penggunaan belanja hibah sesuai dengan
peraturan perundang–undangan.
“Membaca NPHD pasal 5
ayat 2, Ketua Bawaslu Indramayu berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan ketentuan aturan perundang–udangan. Kami sebagai pengusaha media menemukan adanya
kejanggalan dalam pengadaan publikasi media yang menyangkut urusan biaya
sosialisasi dan lain lain,” ungkapnya, Sabtu (12/10/2024).
Ihsan Mahfudz menegaskan,
berbicara belanja publikasi media, seharusnya PA Bawaslu Indramayu menggunakan
mekanisme sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 38 ayat (1) Perpres 12/2021 menyebutkan, metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstniksi/Jasa Lainnya, meliputi E-purchasing,
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender.
Kemudian pada ayat (2)
ditegaskan jika E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko
Daring. “Ini yang nanti akan kita
lihat,” ucapnya.
Ihsan mengungkap, SMSI
Indramayu sebagai wadah organisasi atau kumpulan pengusaha media tidak pernah
mendapatkan penawaran e-katalog.
Maupun toko daring pengadaan
barang dan jasa untuk publikasi maupun kegiatan sosialisasi berkaitan dengan
peningkatan partisipasi pemilih ataupun bentuk publikasi lainnya.
“Maka kami sedang
mempelajari perangkaan bentuk kegiatan yang diusulkan Bawaslu Indramayu kepada
Pemkab Indramayu melalui Badan Kesbangpol,” terang Direktur Utama PT Media
Pantura Group ini.
Pihaknya akan mengingatkan
Bawaslu Indramayu terkait penggunaan anggaran NPHD sebesar Rp20 miliar agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang telah
tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
“Termasuk peran serta
Inspektorat dalam melakukan review
atas penggunaan dana hibah tahap 1,” tandasnya.
Humas Bawaslu
Indramayu, Supriyadi saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara detail
terkait persoalan pengelolaan anggaran hibah yang telah digelontorkan Pemkab
Indramayu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Indramayu tahun 2024 ini.
Termasuk dugaan
pemotongan pembuatan seragam jaket bagi anggota Panwascam di Kabupaten
Indramayu yang ia sangkal.
"Pemotongan
seragam yang mana lagi, kalau teman teman patungan beli seragam jaket mah ya
urusan internal. Apalagi
sampai ke hibah saya tidak paham, " katanya. (JPI/rls)
Komentar0