 |
| Pengurus SMSI bersama sejumlah wartawan mendatangi sekretariat Bawaslu Indramayu, Senin (14/10/2024) |
PROINBAR.COM, INDRAMAYU – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten
Indramayu lagi kecewa.
Pasalnya, niatan untuk mengkonfirmasi soal penggunaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Indramayu justru bertepuk sebelah tangan.
Ketua Bawaslu Indramayu, Ahmad Tabroni tak berada di tempat.
Kedatangan jajaran pengurus SMSI
Indramayu pada Senin (14/10/2024) hanya diterima oleh salah seorang anggota Bawaslu Indramayu, Dede Irawan.
Persoalannya, Kordinator Divisi Penangan Pelanggaran, Data dan Informasi itu tak bisa
memberikan jawaban yang memuaskan.
Di hadapan para pengurus
SMSI dan sejumlah wartawan, Dede Irawan
mengakui memang mengetahui adanya
dana hibah bernilai Rp20 miliar dari Pemkab Indramayu.
Akan tetapi rincian detailnya, dia tidak memahami secara terperinci penggunaan
anggaran tersebut.
"Saya tidak punya
hak untuk menjelaskan terkait masalah itu, nanti saya sampaikan ke Ketua
Bawaslu. Sekarang beliau lagi berdinas ke luar kota," katanya.
Namun dirinya berjanji akan
menyampaikan hasil audiensi dengan SMSI tersebut kepada pimpinan Bawaslu untuk
segera di reschedule. “Nanti kita jadwal ulang,” ucapnya.
Ketua SMSI Indramayu, Ihsan
Mahfudz mengaku kecewa dengan tidak hadirnya ketua Bawaslu, Ahmad Tobroni.
Apalagi, audiensi dengan salah satu anggota Bawaslu, belum menemukan titik akhir atas penggunaan dana hibah APBD Kabupaten
Indramayu tahun anggaran 2023 bernilai Rp20 miliar.
Menurutnya, dana hibah
tersebut diduga ada beberapa anggaran yang perlu dikonfirmasi dan menjadi
kajian mendalam.
Sehingga penggunaan uang
rakyat tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan menyebabkan
terjadinya indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kedatangan kami ke sekretariat Bawaslu Indramayu ingin mempertanyakan penggunaan dana hibah. Seperti sewa gedung Bawaslu dua miliyar, pengadaan
meubeler setiap Panwascam, pengadaan publikasi untuk sosialisasi dan kebutuhan
lainnya yang diduga tidak transparan ke publik, jangan sampai ada indikasi
korupsi," terang pria yang biasa dipanggil Kang Icang ini.
Kang Icang membeberkan, anggaran untuk membiayai pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) nomor : 900/533/Kesbangpol dan nomor : 197/KU.00/K.JB-09/11/2023
yang ditanda tangani pada 9 Nopember 2023 patut ditelusuri keabsahan penggunaannya.
(JPI/rls)
Komentar0