 |
| KPU Indramayu beraudiensi bersama SMSI membahas soal transparansi dana hibah Pilkada, Senin (14/10/2024) |
PROINBAR.COM, INDRAMAYU – Desakan
transparansi pengelolaan dana hibah Pilkada disuarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten
Indramayu.
Berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Indramayu merespon hal tersebut.
Respon ditunjukkan dengan menerima kunjungan serta audiensi bersama
pengurus SMSI Indramayu, Senin (14/10/2024).
Dalam pertemuan itu, SMSI membeberkan potensi penyalahgunaan pengelolaan
dana hibah untuk Pilkada Indramayu 2024 yang diterima oleh KPU.
Mulai dari alokasi anggaran untuk sosialisasi, publikasi, advokasi hukum
hingga pengadaan barang dan jasa lainnya yang kerap disengajakan dengan
menabrak regulasi.
"Kami melihat
ada beberapa item penggunaan dana hibah yang berpotensi menabrak aturan. Maka kerawanan ini patut disikapi serius, sebelum akhirnya kebablasan,” ucap ketua SMSI
Indramayu, Ihsan Mahfudz.
Karena itu, Kang Icang sapaan akrabnya, meminta KPU Indramayu beserta
jajaran sekretariat untuk tidak melakukan praktik lancung yang berpotensi menghilangkan kepercayaan publik. Serta akan menggerus kualitas penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.
Senada disampaikan Dedi Buldani, Eko Junanto dan Ali Ma’nawi, pengurus SMSI
lainnya.
Ketiganya juga memberikan kritik tajam soal penggunaan dana hibah Pilkada
sebesar Rp50 miliar dari APBD yang diterima KPU Indramayu.
Terutama pada belanja
publikasi media.
Ketiganya berpendapat, seharusnya
KPU Indramayu menggunakan
mekanisme sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 38 ayat (1) Perpres 12/2021 menyebutkan, metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstniksi/Jasa Lainnya, meliputi E-purchasing,
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender.
Kemudian pada ayat (2)
ditegaskan jika E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko
Daring.
“Nah selama ini kan kita tidak pernah tahu, apakah regulasi ini dipakai
oleh KPU atau tidak. Karena faktanya, SMSI tidak pernah dilibatkan,” ucap Dedi
Buldani.
Menanggapi berbagai koreksi yang diberikan SMSI, Ketua KPU Indramayu, Masykur
menyampaikan apresiasinya.
Dia mengaku mendapat banyak masukan dan pencerahan.
“Banyak sekali masukan dari teman SMSI yang pastinya menjadi koreksi kami
untuk melakukan perbaikan. Tentu kami juga sangat berharap dukungan dan bantuan
dari teman-teman SMSI agar pelaksanaan Pilkada 2024 ini berjalan sukses dan
sesuai dengan regulasi. Termasuk juga soal pengelolaan dana hibah,” terangnya.
(JPI-01)
Komentar0